 |
| Pejabat senior Fatah, Azzam Al-Ahmad. |
Moskow, Jakarta, 20 Rabi’ul Awwal 1438/19 Januari 2017 --- Dua kekuatan politik utama Palestina, Hamas dan Fatah, mengumumkan
kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan nasional sebelum diadakannya
pemilihan umum.
Pengumuman itu dinyatakan setelah tiga hari pembicaraan
rekonsiliasi di Moskow, Rusia.
"Kami telah mencapai kesepakatan dalam waktu 48 jam,
kami akan memanggil (Presiden) Mahmoud Abbas untuk memulai konsultasi tentang
pembentukan pemerintah (persatuan nasional)," kata pejabat senior Fatah,
Azzam Al-Ahmad dalam konferensi pers, berbicara dalam bahasa Arab.
Setelah pemerintah terbentuk, rencananya Pemerintah Palestina
akan mendirikan sebuah dewan nasional yang akan mencakup warga Palestina di
pengasingan dan mengadakan pemilihan umum.
Pembicaraan non-resmi di Moskow dimulai pada Ahad (15/1)
hingga Selasa (17/1) di bawah naungan Pemerintah Rusia dengan tujuan memulihkan
"kesatuan rakyat Palestina".
Perwakilan yang bertemu berasal dari Fatah, Hamas, Jihad
Islam dan faksi-faksi lainnya.
Fatah yang berhaluan sekuler dan Hamas di Jalur Gaza telah
berselisih sejak Hamas menguasai Gaza dalam perang saudara pada 2007.
Tahun lalu, Pemerintah Palestina menunda pemilihan kota yang
pertama di lakukan di Tepi Barat yang diduduki Israel dan Jalur Gaza dalam 10
tahun terakhir.
Terakhir kali rakyat Palestina menggelar pemilu pada 2006
yang dimenangkan oleh Hamas.
Para wakil Palestina juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri
Rusia Sergei Lavrov pada Senin, memintanya untuk membujuk Presiden AS terpilih
Donald Trump untuk tidak melaksanakan janji kampanyenya, yaitu memindahkan
Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Ahmad dan pejabat senior Hamas, Moussa Abu Marzouk,
menganggap Kuartet - Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan PBB – gagal di tahun
panjang upayanya untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.
Abu Marzouk mengatakan, ia tidak lagi ingin bekerja sama
dengan Kuartet, melainkan hanya dengan negara-negara dan organisasi secara
individual. Ia memuji Rusia yang dianggap dapat memainkan peran substansial di
kawasan Timur Tengah.
Mi’raj Islamic News
Agency (MINA)
0 komentar:
Posting Komentar