 |
| Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (RTVM) |
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ۬ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ
Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya [meminum] khamar, berjudi, [berkorban untuk] berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [5] ayat 90).
Davao, Filipina, 17 Rabi’ul Akhir 1438/16 Januari 2016 --- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dia akan mempertimbangkan
untuk menyatakan darurat militer jika masalah narkoba memburuk, dan ia menegaskan
bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membuat keputusan itu.
"Saya harus melindungi rakyat Filipina. Ini adalah
tugas saya. Dan saya katakan sekarang, jika saya harus menyatakan darurat
militer, saya akan mendeklarasikan," kata Duterte dalam pertemuan
pengusaha di kampung halamannya di Davao pada Sabtu (14/1) malam.
Ia menyatakan tidak peduli terhadap Mahkamah Agung.
“Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Hak untuk
melestarikan kehidupan seseorang dan bangsa saya melebihi segala sesuatu yang
lain, bahkan keterbatasan," katanya.
Di bawah Konstitusi Filipina tahun 1987, Presiden dapat
mengumumkan keadaan darurat hingga 60 hari dalam kasus invasi atau
pemberontakan.
Konstitusi tidak menyebutkan kekerasan narkoba sebagai
pembenaran untuk menyatakan itu. Kongres dan Mahkamah Agung juga memiliki
kekuatan untuk meninjau pernyataan tersebut.
Namun, Duterte mengatakan bahwa tugasnya "untuk
melestarikan rakyat Filipina dan pemuda di negeri ini" cukup untuk
menangguhkan surat perintah habeas corpus.
"Bukan tentang invasi, pemberontakan. Bukan tentang
bahaya. Saya akan mengumumkan keadaan darurat untuk melestarikan periode bangsa
saya," Katanya.
Namun, ia juga mengatakan sebelumnya pada Januari bahwa ia
tidak punya rencana mendeklarasikan darurat militer, dan mengatakan itu
"omong kosong", karena menurutnya, hal itu tidak memperbaiki
kehidupan warga Filipina seperti yang terjadi di masa lalu.
Pada tahun 1972, Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan
darurat militer terkait timbulnya ancaman pemberontakan komunis di negara itu.
Pada pertengahan Desember 2016, kurang dari enam bulan masa
kepresidenan Duterte, lebih dari 6.000 orang telah tewas sebagai bagian dari
perang melawan narkoba. Puluhan lainnya telah dilaporkan tewas sejak 1 Januari
2017.
Mi’raj Islamic News
Agency (MINA)
0 komentar:
Posting Komentar