 |
| Warga Pakistan protes serangan drone Amerika Serikat. (Foto: EPA) |
Pada 31 Juli 2016, Presiden Amerika Serikat (AS) merilis
perintah eksekutif tertanggal 1 Juli 2016 dan menandatangani panduan pelepasan
drone perang Amerika Serikat 2013 dengan tujuan untuk meminimalkan korban
sipil. Langkah itu menimbulkan kesan bahwa serangan-serangan drone sebelumnya
perlu ditinjau ulang dan mempertanyakannya.
Dari langkah itu, timbul pula pertanyaan, “Apa efek dari perintah
eksekutif yang mungkin terjadi kepada orang-orang di masa yang akan datang?”
Panduan kebijakan Obama 2013 itu dirilis setelah Persatuan
Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) menggugat untuk dirilisnya pedoman yang telah
menetapkan "kepastian yang kuat" bahwa "ada target teroris"
dan "non-kombatan tidak akan terluka atau terbunuh" ketika drone
melakukan pengeboman.
Meskipun masih harus dilihat terlebih dulu perkembangannya, langkah
ini jelas bisa mengurangi adegan seperti yang terjadi pada 23 Mei 2016, ketika
Departemen Luar Negeri melakukan konferensi pers. Saat itu juru bicara Gedung
Putih Mark Toner tidak menjawab dengan detail dan terbuka pertanyaan wartawan
tentang keakuratan serangan drone yang menewaskan pemimpin Taliban Mullah
Mansoor.
Sebuah investigasi pada 2015 oleh situs berita Intercept mengungkapkan bahwa hampir 90
persen orang yang tewas dalam serangan drone atau pesawat tak berawak AS di
Afghanistan adalah orang yang bukan menjadi target.
Pada Juli 2016, Direktur Intelijen Nasional (DNI) James
Clapper merilis penghitungan DNI tentang kematian sipil oleh drone.
Diperkirakan, sejak Obama menjabat pada 2008 hingga Juli 2016, antara 64-116
warga sipil yang tewas di Yaman, Afghanistan, Pakistan, Somalia dan daerah lain
yang AS tidak aktif terlibat dalam perang. Antara 2.372 hingga 2.581 militan
yang tewas dalam periode dan di negara yang sama.
Tapi aktivis anti-pesawat tak berawak mengkritik kurangnya
program drone menuju ketelitian, terutama di Waziristan, wilayah yang sangat
ditargetkan antara di Afghanistan dan Pakistan. Sebab, kelompok-kelompok HAM
memperkirakan bahwa ratusan warga sipil telah tewas di sana.
Perbedaan jumlah korban data DNI dan kelompok HAM, menurut Clapper,
kelompok HAM telah menjadi korban penyebaran sengaja informasi yang salah oleh
beberapa aktor, termasuk organisasi teroris. Dalam laporan sebagian media lokal,
perhitungan dari lembaga non-pemerintah menjadi andalan.
Namun muncul pertanyaan, dengan dirilisnya pedoman dan
penandatanganan perintah eksekutif yang menyerukan perlindungan lebih besar
kepada warga sipil dan pengawasan serangan drone, apa perbedaannya bagi rakyat
di negara-negara seperti Yaman, Pakistan, Somalia dan Afghanistan, dengan masa
sebelumnya yang telah menewaskan ribuan warga sipil dalam waktu sekitar satu
dekade?
Seorang warga Yaman berusia 58 tahun, Faisal bin Ali Jaber
mengatakan bahwa adanya perintah eksekutif dan pedoman serangan drone, tidak berarti
banyak baginya. Yang jelas baginya, kerabatnya tewas dalam serangan drone meskipun
tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Faisal mengeluhkan bahwa ia tidak
pernah diberi penjelasan apa alasannya.
Keponakan dan sepupu Faisal tewas ketika drone AS menyerang sebuah
pesta pernikahan pada 2012 di desa Khashamir.
Keluarga Faisal adalah salah satu yang telah diberikan uang
tunai sebagai kompensasi, tapi yang diinginkan oleh Faisal adalah permintaan
maaf. Faisal mengharapkan diakhirinya serangan drone yang menjadi penyebab kematian
orang tak berdosa.
Direktur dan pendiri Yayasan Hak Fundamental Shahzad Akbar
mengatakan, langkah Presiden AS tidak banyak berarti.
Menurut Akbar, perintah eksekutif hanya “mengikat” presiden berikutnya,
bukan Presiden Obama sendiri.
"Ketika Presiden Obama dengan sengaja membunuh dua
orang Barat, orang kulit putih, dalam serangan drone, mereka semua keluar dan
ia meminta maaf di TV. Tapi ketika ratusan non-kulit putih, non-Barat telah
tewas, tidak satu orang pun meminta maaf atau memberikan kompensasi," kata
Akbar.
Biro Jurnalisme Investigatif yang berbasis di Inggris
melaporkan bahwa sejak tahun 2007, antara tiga hingga 10 warga Somalia yang
dikonfirmasi telah tewas oleh serangan drone, sementara yang dirahasiakan sebanyak
47 warga.
Wartawan Somalia Omar Faruk Osman yang telah melaporkan
serangan drone di negaranya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika keluarga warga sipil yang tewas oleh pesawat melakukan
protes, mereka akan dituduh sebagai pendukung kelompok militan Al-Shabab yang
dicap sebagai “teroris”. Sehingga warga Somalia takut menjadi sasaran drone
berikutnya.
Shelby Sullivan-Bennis, seorang pengacara di lembaga HAM Reprieve
yang membantu korban drone, mengatakan bahwa rilis Obama tentang arahan drone itu
telah membenarkan adanya kematian warga sipil.
Menurutnya, setelah berjuang selama bertahun-tahun di
pengadilan untuk menutupi informasi dari publik Amerika, barulah Obama
melakukan di akhir masa jabatannya.
Sebuah pernyataan Gedung Putih yang menyertai perilisan 1
Juli 2016 itu mengatakan bahwa pemerintah AS bertanggung jawab atas korban
sipil dan berbelasungkawa, termasuk pembayaran kompensasi untuk warga sipil
yang terluka, atau kepada keluarga warga sipil yang tewas.
Namun, Gedung Putih tetap berdalih bahwa operasi drone dilakukan
dalam rangka memerangi ancaman yang ditimbulkan Al-Qaeda dan kekuatan
afiliasinya.
"Saya pikir AS berdiri untuk keadilan, kebenaran,
transparansi, dan menghormati kehidupan sipil," kata Faisal. "(Tapi)
saya sangat terkejut dengan apa yang saya alami di tangan pemerintah AS."
Sumber: tulisan D. Varpaz di Al Jazeera
Mi’raj Islamic News
Agency (MINA)
0 komentar:
Posting Komentar