 |
| Demonstrasi Muslim Rohingya yang meminta diselamatkan oleh masyarakat internasional. (Foto: AFP) |
Jenewa, 29 Shafar
1438/29 November 2016 (MINA)
Klaim
pejabat HAM PBB yang menyebut bahwa negara Myanmar sedang melakukan kampanye
genosida terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, membuat pemerintah
mengajukan protes pada Senin (28/11) kepada badan dunia itu.
Htin Linn, utusan tetap Myanmar untuk PBB di Jenewa, Swiss, mengajukan
protes terhadap John McKissick, Kepala Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di dekat
kota perbatasan Bangladesh, Cox Bazar. Demikian Radio Free Asia memberitakan.
Dalam sebuah wawancara yang dengan BBC pada 24 November, McKissick
menuduh tentara dan polisi penjaga perbatasan Myanmar membunuh penduduk desa,
memperkosa perempuan dewasa dan anak perempuan, serta membakar rumah-rumah di
komunitas Muslim Rohingya selama operasi keamanan dan pencarian militan bersenjata
di kota Maungdaw dan Buithidaung.
Militer Myanmar telah membantah tuduhan dan menyalahkan etnis Rohingya
yang membakar rumah mereka sendiri.
Pasukan keamanan telah "terlibat dalam hukuman kolektif terhadap
minoritas Rohingya" setelah serangan terhadap pos penjaga perbatasan
Myanmar pada 9 Oktober 2016. Beberapa penduduk setempat dan pejabat Myanmar
menyalahkan kelompok militan Rohingya.
"Sekarang sangat sulit bagi Pemerintah Bangladesh untuk mengatakan
perbatasan terbuka karena ini lebih lanjut akan mendorong Pemerintah Myanmar
untuk melanjutkan kekejaman dan memaksa mereka keluar sampai mereka mencapai
tujuan akhir mereka, yaitu pembersihan etnis minoritas Muslim di Myanmar,"
kata McKissick kepada BBC.
Htin Linn telah meminta pertemuan dengan Komisaris Tinggi UNHCR Filippo
Grande yang berada di luar kota, sehingga dia hanya bertemu dengan Asisten
Komisaris Tinggi Volker Turk pada 25 November untuk mengajukan protes.
"Jika dugaan tersebut memang dibuat oleh UNHCR, maka Pemerintah
Myanmar menyampaikan keberatan kuat terhadap UNHCR untuk tuduhan tidak adil
yang dibuat tanpa bukti (melawan) pemerintah Myanmar yang juga sama saja dengan
pelanggaran kode etik dari PBB," kata pernyataan yang dimuat pada 26
November di halaman Facebook dari Kantor Konselor Negara Myanmar.
Menurut pernyataan itu, tuduhan tersebut memiliki efek merusak bagi
pemerintah Myanmar.
Turk menjawab bahwa pejabat di UNHCR terkejut dengan komentar McKissick,
dan Turk menegaskan bahwa pernyataan itu tidak mewakili posisi resmi lembaga.
0 komentar:
Posting Komentar