 |
| Poster presiden terguling Muhammad Mursi diciumi oleh pendukungnya dari Ikhwanul Muslimin. (Foto: AFP / Marwan Naamani) |
Giza, Mesir, 24 Shafar 1438/24 November 2016
Surat
kabar Al-Shorouq, memberitakan bahwa
Pemerintah Mesir dan organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) sedang dalam dialog
untuk mengakhiri tahun-tahun kerusuhan di negara itu.
Seorang pemimpin IM yang tinggal di Arab Saudi mengatakan
dalam kondisi anonimitas bahwa kesepakatan itu akan melarang organisasi
tersebut mengambil bagian dalam politik Mesir selama lima tahun dan memastikan
akan menghentikan "kegiatan anti-pemerintah" dengan imbalan
pembebasan para tahanan.
"Kesepakatan itu akan dilakukan di bawah naungan dan dengan
jaminan dari Arab Saudi," lapor surat kabar yang berkantor di Giza, Mesir
itu dengan mengutip sumber.
Dikutip dari MINA, sumber menambahkan bahwa kesepakatan itu akan menguntungkan
kedua belah pihak karena akan memperbaiki catatan hak asasi manusia pemerintah
dan stabilitas bisa membantu memperbaiki buruknya situasi ekonomi yang dihadapi
negara.
Menurut sumber, pemerintah Mesir telah menghubungi mantan
anggota tim kepresidenan presiden terguling Muhammad Mursi untuk membahas
inisiatif tersebut.
Langkah ini dinilai bahwa Pemerintah Mesir bisa melunakkan
sikapnya.
Gerakan Ikhwanul Muslimin telah masuk dalam daftar hitam dan
dikenai tindakan keras oleh pemerintah yang telah menewaskan ratusan pendukungnya
dan membuat ribuan lainnya dipenjara atau dihukum mati.
Menurut cedekiawan politik The New Arab, Wael Kandil, ada kemungkinan
langkah itu diambil Presiden Abdel Fattah El-Sisi untuk memperbaiki hubungan
dengan Arab Saudi.
"Perhatian utama Sisi ini adalah untuk mendapatkan
kembali apa yang hilang dari Arab Saudi, yang menjadi pengirim bulanan bahan
bakar Aramco," kata Kandil.
Meskipun Arab Saudi pada April lalu memberikan Mesir 700.000
ton minyak per bulan selama lima tahun, tapi Arab Saudi baru-baru ini
menghentikan pasokan produk minyak sulingannya.
Kebijakan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan
antara Pemerintah Riyadh dan Kairo terkait konflik regional, termasuk perang
Suriah.
0 komentar:
Posting Komentar