 |
| Universitas Birzeit di Ramallah, Tepi Barat, universitas tertua di Palestina. (Foto: Issam Rimawi/APA) |
Oleh: Maureen Clare Murphy, redaktur pelaksana The Electronic Intifada di Chicago
Israel mengisolasi universitas-universitas Palestina dengan
memaksa para cendekiawan internasional meninggalkan posisi akademisnya di Tepi
Barat yang diduduki.
Dua kelompok HAM Palestina serta Universitas Birzeit,
menyerukan Israel untuk mencabut pembatasan yang mencegah akademisi
internasional untuk bekerja di Tepi Barat dan segera menerbitkan "prosedur
yang jelas dan sah untuk mengeluarkan visa masuk dan izin kerja."
Kebijakan Israel yang menolak masuknya orang internasional
ke Tepi Barat, serta menolak dan gagal memproses permohonan perpanjangan visa
tepat waktu, telah memengaruhi puluhan sarjana yang bekerja di
universitas-universitas Palestina.
 |
| Mahasiswa Universitar Birzeit di Ramallah, Tepi Barat, Palestina. (Foto: Issam Rimawi/APA/Zumapress) |
Peringkat Birzeit
terancam
Pembatasan Israel itu mengancam peringkat Universitas Birzeit
di antara tiga persen teratas universitas di seluruh dunia, kata lembaga
pendidikan dan kelompok hak asasi manusia. Proporsi fakultas dan mahasiswa
internasional adalah indikator utama yang menentukan peringkat sebuah
universitas.
"Dengan mencegah Birzeit dari mempekerjakan staf
pengajar internasional, Israel menghalangi kemampuannya untuk berfungsi sebagai
universitas yang memenuhi standar internasional," kata pernyataan bersama
Universitas Birzeit serta kelompok hak asasi Al-Haq dan Adalah.
Selama dua tahun terakhir, empat anggota fakultas penuh
waktu dan tiga paruh waktu di Birzeit terpaksa meninggalkan negara itu dan
tidak dapat melanjutkan pengajaran setelah Israel menolak memperpanjang visa
mereka.
Birzeit adalah universitas Palestina tertua yang beroperasi
di Tepi Barat.
Tahun ini, dua pengajar internasional dengan kontrak penuh
waktu di Birzeit ditolak masuk oleh Israel. Enam anggota fakultas saat ini
tanpa visa yang valid dan lima lainnya, termasuk ketua departemen, ada di luar
negeri tanpa indikasi yang jelas apakah mereka dapat kembali ke Palestina.
Lusinan staf internasional dan dosen telah terkena dampak
merugikan selama dua tahun sebelumnya oleh penolakan Israel atas permohonan
visa baru atau perpanjangan visa, atau dengan penolakan untuk mengizinkan
mereka memasuki Tepi Barat.
Banyak dari mereka adalah orang-orang Palestina yang memiliki
paspor internasional. Mayoritas mereka berasal dari negara-negara anggota PBB
dan Uni Eropa.
Kebijakan Israel terhadap akademisi internasional melanggar
kebebasan universitas untuk memperluas bidang penelitian dan studi yang
ditawarkannya kepada mahasiswa Palestina dan internasional. Karena itu, Israel
menghalangi populasi Palestina yang diduduki untuk menentukan sendiri
pendidikan apa yang ingin mereka ambil.
Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh COGAT, cabang
birokrasi pendudukan militer Israel, memungkinkan dosen dan penasihat
internasional untuk mengajukan visa yang hanya berlaku hingga tiga bulan saja.
Sementara itu, universitas-universitas Israel mampu merekrut
akademisi asing di bawah prosedur terpisah yang memungkinkan masuk dan
dipekerjakannya orang asing untuk jangka waktu hingga lima tahun.
Rezim izin Israel
Rezim izin Israel mencegah warga Palestina di Gaza untuk belajar
di universitas-universitas Tepi Barat, demikian sebaliknya.
Siswa-siswa Gaza pernah mencapai sekitar 35 persen sebagai
pendaftar di universitas-universitas Tepi Barat.
Tahun lalu, di bawah blokade Israel selama lebih dari satu
dekade, pengangguran di antara lulusan universitas baru-baru ini di Gaza mencapai
hampir 80 persen.
Asosiasi ilmiah internasional, termasuk Asosiasi Studi Timur
Tengah yang berbasis di AS, Cendekiawan California untuk Kebebasan Akademik dan
Masyarakat Inggris untuk Studi Timur Tengah, mengutuk pembatasan Israel
terhadap akademisi asing di universitas-universitas Palestina.
Sementara itu, akademisi dan peneliti Eropa menyerukan
diakhirinya pendanaan Uni Eropa dari institusi akademik Israel karena berhubungan
dekat dengan industri militer Israel.
Uni Eropa telah menyalurkan lebih dari 800 juta dolar AS kepada
para peneliti Israel, sebagian besar melalui program pendanaan Horizon
2020-nya.
Sejak 2004, kelompok masyarakat sipil Palestina telah
menyerukan boikot terhadap institusi akademik Israel.
Seruan boikot itu menyatakan, lembaga-lembaga seperti itu telah
berkontribusi langsung untuk memelihara, mempertahankan atau membenarkan
penindasan negara Israel, atau turut terlibat "melalui kebisuan mereka".
Untuk pertama kalinya, ENMESH, sebuah asosiasi peneliti
kesehatan mental Eropa, baru saja membatalkan rencana untuk mengadakan konferensi
2021 di Yerusalem. (RH)
Mi’raj News Agency
(MINA)
0 komentar:
Posting Komentar