![]() |
| Presiden Gambia Yahya Jammeh sesaat sebelum memberikan suaranya dalam pemilihan presiden pada 1 Desember 2016 di ibukota Banjul. (Foto: AFP) |
Dakar, 15 Rabi’ul Awwal 1438/15 Desember 2016 (MINA)
Utusan
PBB untuk Afrika Barat Mohamed Ibn Chambas pada Rabu (14/12) mengatakan,
pemimpin Gambia Yahya Jammeh harus mundur secepatnya setelah mandatnya berakhir
pada bulan Januari untuk memungkinkan pemenang pemilu Adama Barrow untuk berkantor.
Chambas mengatakan bahwa Jammeh yang kalah dalam pemilihan
presiden memiliki hak konstitusional untuk tetap di kantornya sampai lima tahun,
itu berakhir pada 19 Januari 2017.
"Pada 19 Januari ia harus siap untuk menyerahkan
kekuasaannya," katanya kepada AFP di Dakar, Senegal. Demikian Daily Nation memberitakan yang dikutip
MINA.
Jammeh yang telah memerintah negara itu selama 22 tahun, awalnya
mengakui kekalahannya dari pemimpin oposisi Adama Barrow pada pemilihan
presiden 1 Desember lalu, tapi sepekan kemudian ia menolak hasil resmi itu.
Pada hari Selasa (13/12), pihaknya mengeluarkan tantangan
hukum, sementara Barrow menyerukan presiden agar mundur "sekarang".
Chambas mengkritik aksi pendudukan polisi yang sedang
berlangsung terhadap Komisi Pemilihan Independen (IEC) Gambia. Ia menyebutnya
sebagai "tindakan yang tidak dapat diterima".
Sementara di New York, Sekjen PBB Ban Ki-moon juga mengutuk
pengambilalihan kantor IEC dan meminta aparat keamanan untuk segera
meninggalkan lokasi itu.
Melalui juru bicaranya dalam sebuah pernyataan, Ban mengecam
aksi “keterlaluan” yang ia anggap tidak menghormati kehendak rakyat Gambia.
Ban menyerukan agar militer dan pasukan keamanan Gambia
segera mengosongkan kantor IEC.


0 komentar:
Posting Komentar